Flagship Trading Company Of Indonesia

BERITA ASET PPI TERKINI


PENDAYAGUNAAN ASET

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pendayagunaan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

  1. Kerja sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimalisasi bagi BUMN, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing BUMN.

a).Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama sebagai berikut:

b).Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama untuk kepentingan PT PPI, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain;

c). Direksi wajib mengevaluasi kerja sama yang belum dilaksanakan, apabila Direksi berpendapat bahwa kerja sama yang sudah ditandatangani merugikan PT PPI atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

d).Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e). Kerja sama mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau antar anak-anak perusahaan BUMN dan/atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional melalui penunjukkan langsung, atau kerja sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMN, anak perusahaan BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN;

f).Kerja sama harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g). Kerja sama tidak mengganggu kegiatan usaha utama PT PPI;

h). Kerja sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan kerja sama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerja sama dalam bentuk pendirian perusahaan
patungan (joint venture company);

i). Aset Tetap yang dikerjasamakan dilarang untuk diagunkan oleh Mitra, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri BUMN tentang  pedoman kerja sama;

j) . Larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan/sarana/prasarana hasil kerja sama;

k)Jaminan hasil kualitas kerja sama pada saat perjanjian kerja sama.

  1. Kedudukan PT PPI dalam Kerja Sama, meliputi Kerja Sama dimana PT PPI sebagai rekan kerja sama dan kerja sama dimana PT PPI sebagai pihak yang mencari Mitra.

1
Available
1
Potential
1
Occupied​
1
UTILIZED

BENTUK KERJASAMA

Untuk metode penggunausahaan, melalui perjanjian kerja sama antara PT BUMN dan Perusahaan swasta, dalam empat cara, sebagai berikut:

01.

Kerja Sama Usaha/Joint Venture

Kerja Sama Usaha/Joint Venture, yang selanjutnya disingkat KSU, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT PPI dengan mitra kerjasama dimana PT PPI dan mitra membentuk usaha bersama (badan hukum).

02.

BOT (build operate transfer )

Kerja sama bangun-guna-serah atau yang dikenal dengan build-operate and transfer (BOT). Dalam metode ini, pihak ketiga akan membangun properti di atas lahan BUMN, mendayagunakan dalam waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi berakhir, menyerahkan tanah dan bangunan serta sarana bangunan lain kepada PT BUMN.

03.

Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset tetap oleh Mitra untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan kompensasi antara lain namun tidak terbatas pada terpeliharanya aset tetap oleh Mitra.

04.

Kerja Sama Operasi/Joint Operation

Kerja Sama Operasi/Joint Operation, yang selanjutnya disingkat KSO, adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT PPI dengan mitra kerja sama, dimana PT PPI ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

05.

Sewa

Sewa adalah Pemanfaatan Aset Tetap oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu dan menerima kompensasi berupa imbalan uang tunai dan terpeliharanya Aset Tetap yang disewakan.

5 PRIORITAS KEMENTERIAN BUMN


  1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia

    Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.

  2. Inovasi Model Bisnis

    Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.

  3. Kepemimpinan Teknologi

    Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelegence, dan lain-lain.

  1. Peningkatan Investasi

    Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

  2. Pengembangan Talenta

    Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

AKHLAK
AKHLAK

Compare listings

Membandingkan